< img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=Uueio1IWNa10zM" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

IDM: Syarat Jatah Menteri Ala Amien Rais Tidak Realistis!

RRI ·

KBRN, Jakarta : Syarat rekonsiliasi yang ditawarkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais dinilai sangat tidak realistis. Pasalnya, sebagai oposisi, mereka mestinya tak mendapatkan jatah kursi menteri di pemerintahan.

Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi mengatakan, sebagai syarat, yang diajukan Amien tentu sah-sah saja.

"Sebagai syarat sah-sah saja. Tapi ini hal yang tidak realistis mengingat Amin Rais dari kubu yang kalah. Amin yang mungkin dalam hal ini sebagai perwakilan dari oposisi tidak memiliki bargain yang kuat untuk mendapat jatah kursi," katanya saat berbincang dengan Radio Republik Indonesia, Minggu (21/7/2017).

Perlu diketahui, beberapa waktu lalu Amien memberikan dua syarat ke kubu Joko Widodo - Maruf Amien jika mereka mau melakukan rekonsiliasi dengan kubu partai pendukung Capres-Cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Diantaranya adalah Amien Rais meminta jatah kursi sebanyak 45 persen untuk oposisi dan 55 persen bagi koalisi.

Adapun syarat kedua yakni pemerintahan Jokowi-Maruf harus menerapkan program dan visi misi yang ditawarkan Prabowo-Sandi saat masa kampanye dulu.

Terkait itu, Bin kembali menegaskan menegaskan kalau syarat yang diajukan Amin tidak realistis.

"Karena pemerintah Jokowi sekarang ini telah memiliki legitimasi dan telah memiliki konsep untuk 5 tahun kedepan. Yaitu investasi sebagai panglima," jelasnya.

Ditekankan oleh Bin, konsep  program dan visi misi yang ditawarkan Prabowo-Sandi sangat bertentangan dengan visi dan misi Capres-Cawapres terpilih. Maka dari itu, menurut dia, kubu 02 tak perlu meminta jatah kursi di kabinet Jokowi-Maruf.

"Saya pikir, tak perlulah meminta jatah kursi dikabinet, karena konsep yang ditawarkan oleh Prabowo pada Pemilu lalu bertentangan dengan apa yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Sebaiknya oposisi berpikir bagaimana dapat mengambil posisi-posisi strategies di DPR dan MPR. Karena melalui lembaga tersebut oposisi masih bisa memperjuangkan apa yang mereka kampanyekan saat Pemilu lalu," pungkasnya.

Powered by Baca